728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 31 Mei 2016

Lembaga Yang Membuat Informasi Menyesatkan, Dikenakan Pidana Kurungan 1 Tahun dan Denda 5 Juta

Gresik - Badan publik yang sengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang harus di berikan atas dasar permintaan sesuai Undang-undang dan mengakibatkan kerugian orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 juta hal ini sesuai ketentuan pidana pasal 52.

Dan setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar dan menyesatkan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 juta, pasal 55. begitu  beratnya ancamannya, maka sudah saatnya kita membangun infomasi publik dengan baik dan benar.

Demikian disampaikan nara sumber ibu Retno widayaningsih ST, M. Mad. Kom.  Dari kominfo Provinsi Jatim, saat memberikan sosialisasi kepada aparat pemerintahan se Kab Gresik pada acara Sosialisasi penanganan transparansi informasi Daerah Kab Gresik di ruang Graeta Eka Praja lantai 2 Kantor Bupati Gresik, selasa ( 31/5). Nara sumber lainnya yaitu wahyu Kuncoro dari Komisi informasi provinsi Jatim dengan makalahnya mengukuhkan Clean and Good Governance melalui UU keterbukaan pelayanan Publik.

Di jelaskan pula bahwa yang di maksud badan Publik yaitu lembaga ekskutif, lembaga legislatif, lembaga Yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan peyelenggaraan Negara dan organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran APBN.

Begitu penting keterbukaan informasi Publik sehingga lembaga atau badan Publik mempunyai kwajiban memberikan dan menyediakan informasi kepada publik, membangun dan mengembangkan  sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien, menetapkan peraturan mengenai SOP layanan Informasi dan menetapkan dan memutakhiran secara berkala seluruh informasi publik yang dikelola.

Sementara itu staf ahli bidang Pemerintahan Ibu Indah sofyana saat membuka sosialisasi penanganan transparansi informasi Daerah di lingkungan Pemkab Gresik menjelaskan bahwa  setiap warga negara mempunyai hak atas informasi yang melekat pada dirinya, hak tersebut adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk membangun pribadi dan lingkungan  sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpah dan menyimpah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Terkait dengan implementasi pelaksanaan Undang-undang keterbukaan informasi publik, KIP dan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak pelaksanaan UU KIP ini. Di Kab Gresik fungsi pelaksanaan informasi satu pintu melekat pada Bagian Humas, sedang fungsi pengelolaan data (elektronik) ada pada bagian PDTI, jadi bisa dikatakan di Kab Gresik fungsi PPID itu melekat di kedua instansi tersbut.

Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi nantinya ada kesamaan pemahaman dari seluruh SKPD dalam transparansi informssi sehingga kedepan dapat terwujud Gresik yang semakin baik, begitu pentingnya Inofrmasi Publik ini, saya berharap semua peserta mengikuti acara dengan baik. Karena sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan pelayanan Publik dan pemahaman transparansi informasi di lingkungan Pemkab Gresik.

Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono menjelaskan bahwa saat ini fungsi pelaksanaan informasi satu pintu melekat pada Bagian Humas, berbagai sarana sudah kami siapkan untuk mendukung pelaksaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, seperti penyediaan konten pelayanan Pengaduan masyarakat dan membangun webside SMS gateway, semua ini kami bangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan Pemerintah.

Pengaduan masyarakat yang paling banyak ada di DPPKAD sekitar 90 pengaduan, namun hanya tersisa 1 pengaduan masih dalam proses, pengaduan lainya yang cukup mendapat perhatian masyarakat yaitu, Dispendukcapil, Dinas pekerjaan Umum, PDAM, hampir semuannya sudah mendapat jawaban. dan sebentar lagi kami juga siap membangun PPID yang fungsinya memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. keterbukaan informasi publik menjadi program pembaharuan Pemerintah yang transparan dan informatif. dwi/arifin sz/team

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Lembaga Yang Membuat Informasi Menyesatkan, Dikenakan Pidana Kurungan 1 Tahun dan Denda 5 Juta Rating: 5 Reviewed By: Jatim News